FAJARSUKABUMI - Kebijakan efisiensi anggaran dikhawatirkan akan ikut berdampak terhadap pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Cianjur. Sebab, berbagai kegiatan di tingkat pemerintah daerah dipastikan akan berkurang.
Selama ini, berbagai kegiatan di tingkat pemerintah jadi salah satu andalan pengusaha hotel maupun restoran di Cianjur. Pasalnya, jika hanya mengandalkan okupansi, tamu hotel yang menginap hanya pada momen-momen tertentu.
Kondisi kekhawatiran dampak kebijakan efisiensi anggaran diakui Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPC Kabupaten Cianjur, Nano Indrapraja.
Baca Juga: Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi Bentuk Badan Gizi Nasional
"Inpres Nomor 1/2025 berkaitan efisiensi angaran belanja negara akan sangat berdampak terhadap sektor pariwisata," kata Nano, Minggu, 16 Februari 2025.
Nano menyebutkan, beberapa anggaran belanja yang bakal dipangkas di antaranya perjalanan dinas. Namun Nano menegaskan, mau atau tidak mau dan suka maupun tidak suka, regulasi itu harus diterapkan.
"Salah satu solusinya harus membidik segmen lain, selain goverment. Misalnya segmen individu dan swasta atau korporate. Teman-teman di PHRI bisa memberikan promo harga dan lainnya," ungkap dia.
Bisnis hotel dan restoran di Cianjur sejauh ini kerap dihadapkan dengan berbagai kendala. Kondisi paling dirasakan saat pandemi Covid-19.
Saat ini, bisnisnya dihadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Nano menaruh harapan besar kebijakan itu tak lantas membuat pelaku usaha pariwisata menjadi terpuruk.
"Semoga saja tak membuat teman-teman menjadi terpuruk. Harus ada win-win solution," pungkasnya.