FAJARSUKABUMI- Inggris secara resmi mengakui negara Palestina untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu abad. Keputusan tersebut menandai perubahan besar dalam arah kebijakan luar negeri Inggris dan memperkuat dukungan global terhadap solusi dua negara.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga harapan perdamaian tetap hidup, terutama di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza.
“Langkah ini diambil untuk menjaga tetap hidup kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara,” ujar Starmer dalam pernyataan video.
Starmer menambahkan, keputusan Inggris tidak berdiri sendiri, melainkan selaras dengan tiga negara sekutu lainnya: Kanada, Australia, dan Portugal, yang juga mengumumkan pengakuan serupa. Dengan tambahan ini, total lebih dari 140 negara di dunia kini mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Baca Juga: Jamkrindo Perkuat Ekosistem Penjaminan Daerah Lewat Kerja Sama Surety Bond
Namun, keputusan tersebut justru memicu reaksi keras dari Israel, khususnya dua menteri dalam kabinet sayap kanan pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, menyebut pengakuan negara Barat terhadap Palestina harus direspons dengan tindakan balasan.
“Penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria, dan pembubaran sepenuhnya Otoritas Palestina,” tegas Ben Gvir dalam pernyataan.
Ia juga menyatakan akan mengajukan proposal resmi untuk mencaplok wilayah Tepi Barat dalam rapat kabinet mendatang.
Baca Juga: Mengumpulkan Pajak Haram, Apakah Pembayaran Pajak Juga Ikut Berdosa? Berikut Penjelasannya
Senada dengan Ben Gvir, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menolak keterlibatan negara asing dalam kebijakan Israel dan menyebut masa-masa pengaruh Inggris sudah selesai.
“Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lainnya menentukan masa depan kita telah berakhir,” ujar Smotrich dalam laporan yang sama.