FAJARSUKABUMI - Sebuah video yang menampilkan sejumlah pekerja berseragam khas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjoget di atas jembatan darurat Bojongkopo, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, mendadak viral di media sosial. Aksi tersebut menuai kritik tajam dari berbagai kalangan lantaran dilakukan di atas infrastruktur darurat yang vital bagi warga.
Video berdurasi 34 detik itu pertama kali diunggah oleh akun Facebook Dodi Mubarok dengan keterangan bernada sindiran: "VIRAL!! PARA PEKERJA JOGED JARAN GOYANG DI JEMBATAN ALTERNATIF BOJONGKOPO, SEMOGA INI MENJADI RITUAL SUPAYA TIDAK TERBAWA ARUS LAGI… SEMANGAT."
Jembatan darurat tersebut sebelumnya dibangun sebagai pengganti sementara usai ambruknya Jembatan Cidadap akibat banjir bandang pada 6 Maret 2025. Namun, pada 13 April 2025, jembatan tersebut kembali rusak diterjang luapan air sebelum akhirnya diperbaiki dan kini kembali bisa dilalui kendaraan roda empat.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem Landa Sukabumi, Warga Simpenan Dihantui Kekhawatiran Setiap Langit Mendung
Kemunculan video joget di lokasi rawan itu sontak memancing reaksi masyarakat. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menilai aksi tersebut mencederai rasa keadilan publik dan mempertanyakan etika serta keseriusan para pekerja.
"Pertanyaan saya, video itu dibuat sebelum atau setelah jembatan darurat rusak? Kalau sebelum, berarti mereka memang dari awal tidak serius membangunnya. Kalau setelah, itu lebih parah lagi. Tidak punya empati terhadap penderitaan warga," tegas Hamzah, Sabtu (19/4/2025).
Hamzah menilai, saat masyarakat masih berjuang dengan akses terbatas akibat bencana, aksi berjoget di atas jembatan alternatif bukan hanya tidak etis, melainkan bisa menjadi contoh buruk.
Baca Juga: Jembatan Bojongkopo Simpenan Hanya Bisa Dilalui Motor, Polisi: Roda Empat Cari Alternatif Lain
“Saat warga kesulitan akses jalan, mereka justru berjoget. Ini bukan sekadar soal viral, tapi soal etika dan kepedulian sosial,” tambahnya.
Hamzah juga mendorong agar seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan infrastruktur pascabencana lebih melibatkan masyarakat lokal yang lebih memahami kondisi wilayah.
“Kami berharap ke depan stakeholder lebih terbuka. Libatkan warga lokal yang tahu situasi lapangan, agar proyek tidak asal jadi dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutupnya