Fadli Zon Ungkit Tragedi Mei 1998, Beri Contoh Sejarah Tindakan Asusila Tentara Serbia ke Perempuan Bosnia

FAJARSUKABUMI - Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon menjelaskan pernyataannya terkait 'pemerkosaan massal' saat kerusuhan pada Mei 1998 yang sempat menuai polemik bagi sebagian publik Tanah Air.

Sebelumnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan kritik atas pernyataan Fadli.

Komnas Perempuan menilai, pernyataan Menbud RI perihal 'pemerkosaan massal' tersebut menyakitkan bagi para penyintas dan merupakan bentuk kekerasan yang berulang.

Baca Juga: KPK Periksa Ustaz Khalid Basalamah Tuk Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji Kemenag

Terkini, Fadli mengatakan pemerkosaan memang terjadi saat kerusuhan, tetapi belum terdapat bukti sejarah yang menjelaskan pemerkosaan itu terjadi secara massal.

"Pemerkosaan saya yakin terjadi. Kekerasan seksual waktu itu (kerusuhan Mei 1998) terjadi seperti penjelasan saya terjadi, tetapi massal itu sistematis," ujar Fadli Zon kepada awak media di di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa, 24 Juni 2025.

Menjelaskan pernyataannya, Menbud RI itu kemudian memberi contoh perihal catatan sejarah tentang tentara Serbia yang melakukan tindakan asusila terhadap perempuan Bosnia.

Baca Juga: Presiden Prabowo Kirim Bunga Anggrek Ungu untuk Jokowi yang Sedang Berulang Tahun ke-64, Begini Isi Pesan yang Disematkan

"(Contoh) tentara Serbia kepada (perempuan) Bosnia seperti peristiwa itu. Namanya massal, ada sistematik, terstruktur, dan masif. Nah sekarang ada gak (buktinya di Indonesia). Kalau ada buktinya, tidak pernah ada," terang Fadli.

Fadli menegaskan, peristiwa pemerkosaan massal yang terjadi saat kerusuhan 1998 perlu berlandaskan fakta hukum dan kajian secara ilmiah.

Kendati demikian, Menbud RI menyayangkan tentang belum adanya bukti investigasi dari kepolisian tentang pemerkosaan massal.

Baca Juga: Ramai 'Kursi Kosong' Dubes RI di AS-PBB, Istana Kini Sebut Nama Calonnya Sudah di Tangan Prabowo

"Jadi, itu harus ada fakta-fakta hukum, ada akademik jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya. Itu kan harus ada mana laporan waktu itu kan polisi kan menginvestigasi, harus ada datanya kan," terang Fadli.

“Itu pendapat saya pribadi. Ini gak ada urusannya dengan sejarah dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat," tukasnya.*