Pembangunan Kesehatan Kota di Masa Udin Koswara dan Muslikh Abdussyukur

Oleh :  Kang Warsa (Pemerhati Budaya)

Pembangunan kesehatan di Kota Madya Sukabumi pada masa kepemimpinan Wali Kota Udin Koswara dan Molly Mulyahati masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan tata kelola kesehatan yang holistik dan terintegrasi. Pembangunan di masa masih menunjukkan pendekatan sektoral yang belum terkoordinasi secara menyeluruh antarbidang.

Situasi tersebut disempurnakan dengan bertambahnya luas wilayah administrasi Kota Sukabumi melalui bergabungnya Baros kemudian dibentuk menjadi tiga kecamatan baru, yakni Baros, Cibeureum, dan Lembursitu.

Perluasan wilayah ini membawa konsekuensi besar, mulai dari pembaruan data kependudukan hingga penyesuaian terhadap kondisi kesehatan masyarakat serta gejala sosial yang turut memengaruhi kualitas lingkungan hidup.

Baca Juga: Dialektika Reformasi: Nalar Instrumental dan Dominasi Oligarkis di Indonesia Pasca-Orde Baru

Perpaduan antara pola hidup masyarakat perkampungan dengan gaya hidup perkotaan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Di satu sisi, masyarakat di wilayah penyangga masih mempertahankan cara-cara tradisional, sementara di sisi lain, pembangunan mulai diarahkan pada penerapan pendekatan modern.

Sayangnya, di era tersebut, fasilitas modern belum sepenuhnya tersedia atau dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah.

Baca Juga: Banjir Bandang Terjang Sukabumi Selatan, Ratusan Rumah di Cikahuripan Cisolok Terendam

Meskipun wilayah baru seperti Baros, Cibeureum, dan Lembursitu memiliki kualitas lingkungan yang relatif lebih baik dibandingkan pusat kota yang telah lama terpapar polusi, tantangan tetap muncul.

Polusi udara, pencemaran air, dan timbunan sampah plastik mulai menyusup ke wilayah baru seiring dengan laju ruralisasi dan aktivitas domestik yang meningkat.

Kesadaran bahwa lingkungan yang sehat harus ditunjang oleh fasilitas sanitasi dasar menjadi titik balik dalam pola pikir pembangunan saat itu. Pemerintah mulai menyadari pentingnya kehadiran MCK (mandi, cuci, kakus) yang layak, septic tank tertutup, akses air bersih, dan sistem pembuangan limbah domestik yang aman sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sehat.

Namun, kebiasaan lama masyarakat seperti membuang limbah rumah tangga ke selokan, buang air besar sembarangan di sungai, serta penggunaan jamban di luar rumah masih banyak ditemukan. Bahkan hingga tahun 2005, praktik-praktik ini masih berlangsung di beberapa titik wilayah pinggiran Kota Sukabumi.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi saat itu mulai melakukan langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah pembangunan septic tank komunal di wilayah yang dipandang masih tertinggal. Proyek ini disinergikan dengan program pembangunan MCK umum melalui skema P2MPD yang kala itu dikelola oleh LKMD, sebelum berganti nama menjadi LPM.