FAJARSUKABUMI - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan. Meski bertujuan membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, pelaksanaan program ini di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kasus keracunan makanan hingga rendahnya serapan anggaran.
Merespons kondisi tersebut, Komisi IX DPR RI mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan pihak sekolah secara langsung dalam penyediaan makanan bagi para siswa.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai pelibatan sekolah dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG.
Baca Juga: Jamkrindo Perkuat Ekosistem Penjaminan Daerah Lewat Kerja Sama Surety Bond
"Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," ujar Yahya.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, sekolah lebih memahami kebutuhan dan karakter peserta didik, sehingga diharapkan makanan yang disajikan dapat lebih higienis, aman, dan sesuai selera anak-anak.
Saat ini, BGN masih menggandeng mitra seperti yayasan dan UMKM dalam penyaluran makanan. Yahya menilai model ini belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam menjamin kualitas makanan dan efisiensi anggaran.
Baca Juga: Mengumpulkan Pajak Haram, Apakah Pembayaran Pajak Juga Ikut Berdosa? Berikut Penjelasannya
Dalam kesempatan yang sama, Yahya juga menyoroti rendahnya serapan anggaran BGN yang baru mencapai sekitar Rp13,2 triliun dari total alokasi sebesar Rp71 triliun. Angka ini baru setara 22 persen dari keseluruhan anggaran yang disiapkan untuk program MBG.
"Ini juga untuk mempercepat pencapaian target yang ditentukan. Mengingat serapan anggaran BGN masih rendah," tegasnya.