Diontrog Mahasiswa, Bobby Bocorkan Rahasia Pemkot Sukabumi

FAJARSUKABUMI - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi ontrog Balai Kota Sukabumi, Rabu, 11 Juni 2025.

Mereka menyuarakan aspirasinya terkait 100 hari kerja pemerintahan di Bawah kepemimpinan Ayep Zaki- Bobby Maulana. Terutama mengenai sejumlah janji politik yang dinilainya belum terealisasi.

Berdasarkan data yang dihimpun, para mahasiswa ini menyuarakan terkait layanan kesehatan gratis, ketimpangan akses pendidikan, dugaan nepotisme dalam birokrasi, hingga minimnya program pemberdayaan perempuan dan anak.

Baca Juga: Polres Cianjur Minta Maaf, Kasus Dugaan Salah Tangkap Berakhir Damai dengan Korban

Aksi kekecewaan terhadap pemerintah pun mereka tuangkan ke dalam spanduk yang dibentangkan selama berdemo.

Aksi protes mahasiswa tersebut, ditemui langsung Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana. Bahkan dalam keterangan terpisah, Bobby menilai 100 hari kerja bukanlah segalanya. Melainkan tahap awal meletakan pondasi perubahan.

"Sejatinya 100 hari juga bukan segala-galanya. Kami berusaha melaksanakan janji politik secara bertahap. Beberapa di antaranya seperti program insentif, beasiswa, bantuan untuk pedagang kecil dan anak yatim sudah mulai kami realisasikan," ujarnya, Rabu, 11 Juni 2025.

Baca Juga: Tersisa 3 Slot! Inilah Daftar Negara Asia yang Lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Lolos?

Bahkan dalam memenuhi janji politiknya, dia mengaku setiap hari terus bekerja melayani masyarakat.

Hal itu untuk memastikan pelayanan kepada mayarakat dapat berjalan sebaik mungkin. Meskipun di tengah keterbatasan fiscal yang menjadi tantangan utama.

"Saya dan pak wali setiap hari, termasuk akhir pekan terus bekerja. Semua itu untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan," ucapnya.

Baca Juga: Aktivitas Tambang di Raja Ampat Tuai Sorotan, Wilayah yang Dikenal Punya Hasil Bumi Melimpah Sejak Dulu

Dirinya membocorkan rahasia Pemkot Sukabumi yang masih ketergantungan kepada pusat dan provinsi. Hal itu pula yang membuatnya ingin menaikan pendapat asli daerah (PAD) secara signifikan.