FAJARSUKABUMI - Kota Sukabumi memasuki fase penting dalam perjalanan pembangunannya. Di tengah kondisi fiskal nasional yang mengetat dan pemangkasan transfer keuangan daerah , Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan bahwa roda pembangunan tidak akan berhenti, bahkan harus bergerak dengan arah yang lebih terukur dan strategis.
Wali Kota secara terbuka memaparkan daftar persoalan strategis yang menjadi fokus pemerintahannya. Mulai dari pengangguran, kemiskinan pada desil 1–5, angka stunting yang masih perlu ditekan, hingga perbaikan rumah tidak layak huni, seluruhnya menjadi agenda yang tidak bisa ditunda meski anggaran menyempit.
Di sektor layanan dasar, pemerintah juga memprioritaskan pemerataan pendidikan dan percepatan perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan, dua sektor yang dinilai menentukan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.
Baca Juga: Gubernur Jabar Minta Kepala Desa di Sukabumi Patuh Kebijakan, Ajak Wujudkan ‘Jabar Istimewa’
"Kita tidak boleh berhenti hanya karena anggaran terpangkas. Yang harus kita lakukan adalah mencari cara agar persoalan rakyat tetap dapat diselesaikan,” ujar Wali Kota.
Salah satu strategi besar yang tetap menjadi prioritas ialah pembangunan infrastruktur untuk tahun 2026, dengan estimasi anggaran sekitar Rp20 miliar. Proyek ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan akses pelayanan publik, serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Keputusan mempertahankan pembangunan infrastruktur dinilai sebagai langkah berani di tengah kondisi fiskal yang sulit, namun dianggap penting agar momentum pembangunan tidak terhenti.
Baca Juga: DevFest Bandung 2025: Sukses Selenggarakan Acara Teknologi Terbesar Se-Nusantara
Wali Kota menegaskan bahwa salah satu kunci keberhasilan pembangunan dalam kondisi anggaran terbatas adalah perbaikan tata kelola. Ia menyoroti pentingnya transparansi anggaran, optimalisasi aset daerah yang belum produktif, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema yang lebih inovatif.
Menurutnya, daerah tidak bisa terus bergantung sepenuhnya pada transfer pusat, terutama ketika kondisi fiskal nasional tidak stabil.
"Kita harus membangun pondasi baru yang lebih kuat. PAD harus tumbuh, aset harus produktif, dan pengelolaan anggaran harus benar-benar transparan,” tegasnya.
Wali Kota menekankan bahwa menghadapi tantangan fiskal bukan hanya tugas eksekutif, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
Ia mengajak DPRD, Forkopimda, dunia usaha, hingga masyarakat luas untuk menjaga stabilitas dan memperkuat sinergi, sehingga program prioritas dapat terus berjalan dan tidak terganggu oleh turbulensi fiskal.