Dorong Kemandirian Fiskal Daerah, Wabup Sukabumi Tandatangani PKS OP4D Bersama DJP dan DJPK

FAJARSUKABUMI - Upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Salah satunya melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) Tahap VII antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah, yang digelar di Pendopo Sukabumi.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, yang menandatangani kerja sama tersebut secara daring bersama jajaran Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Pendidikan Anak Usia Dini Jadi Pondasi Bangsa, Bunda PAUD: Guru PAUD Adalah Pahlawan Masa Depan

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani, menjelaskan bahwa PKS OP4D merupakan langkah sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah.

“Tujuan utamanya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mewujudkan kemandirian fiskal dengan menyelaraskan sistem pengumpulan pajak antara pemerintah pusat dan daerah,” jelas Askolani.

Ia menegaskan, penguatan fiskal pusat dan daerah merupakan amanat berbagai regulasi, termasuk UU APBN dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menuntut sinergi kebijakan fiskal secara berkelanjutan.

Baca Juga: Optimisme Prabowo Soal Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: dari Program MBG hingga Kisah Pekerja Dapur

Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, menilai kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah.

"Ini merupakan hal yang sangat luar biasa," pungkasnya.