Kejar Target Akhir April, Pemkab Sukabumi Genjot Groundcheck PBI JK Tahap II

FAJARSUKABUMI - Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus menggenjot proses groundcheck tahap kedua sebagai langkah percepatan reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Upaya ini dilakukan setelah sekitar 164 ribu peserta dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sejak Januari 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran data agar masyarakat tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan.

Baca Juga: Festival Hari Nelayan Nasional ke-66 Tahun 2026 di Sukabumi Siap Digelar Meriah

Ia meminta seluruh jajaran di lapangan bekerja maksimal dalam waktu terbatas.

“Kita hanya punya waktu 15 hari hingga akhir April. Saya minta camat dan pendamping benar-benar bekerja ekstra. Ini bukan sekadar soal data, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan,” tegasnya saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Aula Dinas Sosial, Selasa 14 April 2026.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Bambang Widyantoro, mengungkapkan bahwa proses groundcheck menjadi krusial karena adanya ketidaksesuaian data di lapangan. Ia menyebut, tidak sedikit warga yang masih layak menerima bantuan justru terhapus dari sistem.

Baca Juga: Viral Ibu-ibu yang Diduga ODGJ Rusak Lapak Jualan Cireng di Cibinong Bogor, Pedagang Resah sampai Lapor ke RT

“Secara nasional ada 11 juta peserta yang dinonaktifkan. Sebanyak 10,7 juta di antaranya tercatat mengalami kenaikan desil kesejahteraan. Namun faktanya, masih ada warga yang membutuhkan justru ikut tereliminasi,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala BPS Kabupaten Sukabumi, Muhammad Solihin, menyampaikan bahwa verifikasi tahap kedua ini dilakukan dengan pendekatan berbasis data dan teknologi. Sebanyak 39 indikator digunakan untuk memastikan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif.

“Kami memanfaatkan geotagging foto rumah dan titik koordinat agar data yang dihasilkan valid. Tujuannya untuk menekan kesalahan, baik inclusion error maupun exclusion error,” paparnya.

Baca Juga: Viral Konten Kreator di Cianjur Ngaku Dianiaya Oknum Pegawai SPPG, Diduga Sempat Minta Penjelasan soal Menu-Harga MBG

Hingga pertengahan April 2026, capaian groundcheck baru berada di angka 7 persen. Meski tergolong tinggi dari sisi volume data di Jawa Barat, angka tersebut masih jauh dari target 100 persen yang harus dicapai sebelum akhir April.