Sukabumi Bersiap Jalani Evaluasi Mal Pelayanan Publik, Targetkan Predikat Prima

FAJARAUKABUMI - Kabupaten Sukabumi tengah bersiap menghadapi evaluasi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang akan dilakukan pemerintah pusat. Evaluasi ini jadi momentum penting, mengingat MPP dianggap sebagai wajah reformasi birokrasi dalam memberikan layanan cepat, mudah, dan terintegrasi bagi masyarakat.

Dalam rapat koordinasi di Aula Kantor DPMPTSP Sukabumi, Senin (1/9/2025), Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman menegaskan bahwa kehadiran MPP bukan sekadar mengejar penghargaan. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaat dari layanan publik yang ada.

“MPP Sukabumi memang baru berjalan kurang dari satu tahun, tetapi persiapannya sudah lama dilakukan. Kami ingin masyarakat bisa mengakses layanan dengan mudah, baik secara langsung maupun melalui pelayanan mobile,” ujar Ade.

Baca Juga: Pemkot Sukabumi Gelar Bimtek RT dan RW untuk Perkuat Pelayanan Publik

Ade juga menyinggung kondisi Jawa Barat secara keseluruhan, di mana keterisian MPP baru mencapai 81 persen. Hal ini, kata dia, jadi tantangan bersama agar Sukabumi bisa menunjukkan kinerja optimal.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, menyebut evaluasi dari pemerintah pusat merupakan momen penting untuk mengukur efektivitas MPP. Ia menegaskan bahwa proses ini bukan hanya formalitas, tetapi sarana untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

“Sejak 2021 pemerintah sudah melakukan penilaian MPP. Tahun ini, Kabupaten Sukabumi berkesempatan dievaluasi langsung. Harapannya, kita bisa meraih predikat prima,” kata Ali.

Baca Juga: Kunjungi Cianjur, Sekda :Pemerintah Kabupaten Sukabumi Ingin Meniru Keberhasilan Penilaian Kinerja PTSP dan PPB

Ali menambahkan, MPP harus mampu menghadirkan layanan yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Karena itu, seluruh instansi terkait diminta melengkapi standar operasional prosedur (SOP) serta meningkatkan publikasi layanan agar mudah dijangkau masyarakat.

Hasil evaluasi pemerintah pusat nantinya akan menentukan kategori MPP daerah, mulai dari tidak layak hingga prima. Kabupaten Sukabumi optimistis bisa masuk kategori terbaik, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang ingin benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.