Wali Kota Sukabumi Sampaikan Jawaban Fraksi DPRD Soal Raperda APBD 2026

FAJARSUKABUMI – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Wali Kota terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, sekaligus penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (11/11/2025).

Rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kota Sukabumi ini dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi, para kepala perangkat daerah, pimpinan partai politik, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan itu, Ayep Zaki menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan dan masukan konstruktif terhadap rancangan APBD 2026. Ia menegaskan, dinamika pembahasan yang berlangsung merupakan bagian dari proses demokratis serta bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Bunut FM Sukabumi Raih Penghargaan di Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat 2025

Menurut Ayep, penyusunan Raperda APBD 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA-PPAS 2026 yang telah disepakati bersama. Namun, Pemkot Sukabumi tetap harus melakukan penyesuaian postur anggaran menyusul penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Meskipun menghadapi tantangan fiskal, Pemerintah Kota Sukabumi tetap berkomitmen menjaga stabilitas keuangan daerah,” ujarnya.

Wali kota menjelaskan, sejumlah langkah strategis akan ditempuh untuk mengoptimalkan pendapatan dan efisiensi belanja. Di antaranya dengan meningkatkan inovasi dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), penataan kelembagaan pengelolaan pendapatan, serta optimalisasi aset daerah.

Baca Juga: Bupati Sukabumi: Wujudkan Semangat Pahlawan dalam Kerja Nyata dan Pengabdian

Selain itu, efisiensi akan diterapkan pada pos belanja operasional, tanpa mengurangi belanja wajib seperti gaji ASN dan honor non-ASN.

“Meskipun ada penurunan dana transfer, pelayanan publik dan program prioritas tetap harus berjalan karena berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran DPRD dalam menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan pembangunan fisik, serta berharap pembahasan Raperda APBD 2026 dapat berjalan efektif dan tepat waktu agar program pembangunan bisa segera dilaksanakan di awal tahun anggaran.

Baca Juga: 4 Cara Bikin Mentalmu Sekeras Baja: Apakah Kamu Siap Menghadapinya?

“Kita memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun Kota Sukabumi yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Karena itu, mari kita jaga sinergi ini demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.