Lewat Pajak Digital, Pemkot Sukabumi Bidik Kota Mandiri dan Transparan

FAJARSUKABUMI - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperkuat sistem penerimaan pajak.

Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah digitalisasi sistem pajak daerah agar proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan.

Langkah ini menjadi bagian dari reformasi fiskal yang tengah digencarkan Pemkot Sukabumi. Melalui sistem digital, masyarakat diharapkan dapat melakukan pembayaran pajak tanpa hambatan, sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibayarkan tercatat secara akurat.

Baca Juga: Revolusi Industri 5.0, Ketika Manusia dan Mesin Bermitra

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat membayar pajak dengan cepat, mudah, dan tanpa hambatan. Digitalisasi adalah bagian dari reformasi fiskal yang sedang kita dorong,” ujar Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana

Selain inovasi digital, Pemkot juga menggandeng RT dan RW sebagai ujung tombak sosialisasi kepada masyarakat.

Peran mereka dianggap penting untuk menumbuhkan kesadaran pajak di tingkat lingkungan.

Baca Juga: Wali Kota Sukabumi Ajukan Tiga Usulan Strategis ke Kementerian PUPR

“RT/RW merupakan perpanjangan tangan pemerintah di masyarakat. Dengan melibatkan mereka, kami berharap kesadaran warga terhadap kewajiban pajak bisa meningkat,” tambahnya.

Pemerintah menilai pajak merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dana pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

“Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk cinta kita kepada kota ini. Setiap rupiah pajak yang dibayar adalah investasi untuk masa depan Sukabumi yang lebih baik,” ungkapnya.

Baca Juga: Jadi Juara Umum dengan Meraih 2 Medali Emas dan 1 Perak, Cabor Balap Motor Cianjur Lolos ke Porprov Jabar

Melalui kombinasi antara pendekatan digital dan partisipasi masyarakat, Pemkot Sukabumi optimistis dapat meningkatkan PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.