FAJARSUKABUMI - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk selalu berpihak kepada petani. Salah satunya adalah dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen Rp 6.500 per kilogram.
Prabowo mengatakan pemerintah serius dengan kesejahteraan petani sehingga pihak yang tidak melaksanakan aturan ini akan ditindak tegas.
Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Jakarta, Senin (3/1).
Baca Juga: Prabowo Siapkan PP Penyerapan Gabah dengan Harga Rp 6.500: Kesejahteraan Petani Harus Naik
"Saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak. Saya mengimbau semua pihak, terutama teman-teman dari penggilingan padi," tegas Prabowo.
"Saya kira banyak yang penggilingan padi di daerah-daerah yang sudah menyesuaikan. Tapi ada beberapa mungkin yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia. Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak," sambung dia.
Prabowo pun menegaskan pemerintah dapat mengambil alih penggilingan padi apabila aturan ini tidak dilaksanakan oleh para pengusaha.
"Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi," tandasnya.
Semua pihak disebut Prabowo memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan pangan Indonesia yang aman dan kesejahteraan rakyat.
"Semua pihak hidup dengan baik, menang, menang, menang. Petani harus menang. Pengusaha harus menang. Konsumen harus juga menang dan kita akan ke arah situ. Indonesia akan menjadi negara sukses. Saya sangat yakin itu. Kita akan menuju itu," pungkas dia.
Artikel Terkait
MBG di Ciracas, Siswa SD Beri Pantun untuk Prabowo: Terima Kasih, Pak Presiden!
Ungkapan Syukur Warga Penerima MBG Diwawancarai Al Jazeera: Alhamdulillah Kami Terbantu
Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil Mulai 9 Januari, Ini Bedanya dengan MBG Anak Sekolah
Mengapa MBG untuk Ibu Hamil Hanya Seminggu Sekali? Ini Alasan dan Usulan Pengamat
MBG DI Sukabumi, Begini Komentar Wakil Bupati