Pemerintah menilai komposisi tersebut relatif aman, namun belum cukup menekan potensi risiko yang datang dari program THT.
Sementara program jaminan sosial lainnya seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) masih dalam zona aman, program THT tetap menjadi titik kritis dalam pembiayaan jaminan hari tua ASN.
Jika tidak diantisipasi, kekurangan dana dari program ini berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena pemerintah harus menutup defisit Taspen untuk menjamin pembayaran hak pensiun.
Baca Juga: Wabup Sukabumi Bangga dengan Kekayaan Alam Daerahnya: Gurilaps Adalah Anugerah Tak Ternilai
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah bersama para pemangku kepentingan tengah mengkaji opsi reformasi menyeluruh terhadap sistem THT. Tujuannya adalah memastikan keberlanjutan program dan mengurangi tekanan fiskal jangka panjang.
“Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait sedang mengkaji langkah-langkah perbaikan program THT untuk memastikan keberlanjutan dan mengurangi risiko fiskal masa depan,” tulis dokumen tersebut.
Reformasi yang direncanakan tidak hanya bertujuan melindungi stabilitas fiskal negara, tetapi juga menjamin hak-hak pensiunan ASN tetap terpenuhi, meski jumlah klaim diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Baca Juga: Susan Wojcicki, Perempuan Visioner di Balik Sukses Google dan YouTube
Pemerintah menegaskan bahwa transformasi program pensiun ASN adalah bagian dari agenda kebijakan yang lebih luas untuk menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial nasional di tengah dinamika demografi dan keuangan negara yang terus berkembang.