Selasa, 21 April 2026

Dana Pensiun ASN Terancam, Pemerintah Soroti Likuiditas Program THT Taspen

Photo Author
FS Supriadi, FajarSukabumi.com
- Selasa, 26 Agustus 2025 | 14:00 WIB
Dana pensiun untuk aparatur sipil negara (ASN) yang dikelola PT Taspen (Persero) mulai mendapat sorotan serius sebagian publik di Tanah Air.  ((Dok. Taspen))
Dana pensiun untuk aparatur sipil negara (ASN) yang dikelola PT Taspen (Persero) mulai mendapat sorotan serius sebagian publik di Tanah Air. ((Dok. Taspen))

 

FAJARSUKABUMI - Pemerintah mulai memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan Dana Tabungan Hari Tua (THT) dan dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikelola PT Taspen (Persero).

Hal ini menyusul munculnya potensi ancaman kekurangan dana dalam beberapa tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dokumen resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dirilis Senin, 25 Agustus 2025 itu mengungkap bahwa sebagian besar program jaminan sosial Taspen saat ini masih berada dalam kondisi likuid.

Baca Juga: Minat Investasi Saham di Kalangan Generasi Muda Meningkat, Ini Penyebabnya

Namun, program THT menunjukkan tren penurunan likuiditas dan diproyeksikan menghadapi tekanan serius dalam jangka panjang.

"Program THT diperkirakan menghadapi rasio likuiditas dalam jangka panjang karena peningkatan rasio klaim, seiring komposisi peserta yang didominasi ASN usia 40 sampai 50 tahun," demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Mayoritas peserta THT saat ini berusia antara 40 hingga 50 tahun. Dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, kelompok ini akan memasuki masa pensiun, yang berpotensi menyebabkan lonjakan klaim secara signifikan.

Baca Juga: Seren Taun Sinar Resmi: Doa, Tradisi, dan Ketahanan Pangan dari Leluhur

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa skema pembiayaan yang digunakan saat ini tidak cukup tangguh menanggung beban tersebut, terutama jika tidak segera dilakukan reformasi kebijakan.

Meskipun skema pensiun ASN yang berbasis pay-as-you-go dan disubsidi APBN dianggap masih aman untuk jangka pendek, pemerintah mengingatkan adanya risiko fiskal yang cukup signifikan dalam jangka menengah hingga panjang.

“Risiko fiskal dari program pensiun dan THT cukup signifikan dalam jangka menengah dan panjang, terutama jika tidak ada reformasi kebijakan yang tepat dan hati-hati,” bunyi Nota Keuangan RAPBN 2026.

Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Kecamatan Cisaat: Rumah UMKM Ikonik Sukabumi

Saat ini, portofolio investasi Taspen didominasi oleh obligasi negara sebesar 66,7 persen, disusul deposito (21,3 persen), dan instrumen pasar modal seperti reksa dana dan saham (12 persen).

Halaman:

Editor: FS Supriadi

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

IFG Apresiasi Jamkrindo, Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 18 April 2026 | 06:42 WIB

Workshop UMMI Cetak Wirausaha Muda Sukabumi

Kamis, 16 April 2026 | 07:18 WIB

DKUKM Sukabumi Dorong Penguatan Usaha Desa

Senin, 13 April 2026 | 10:15 WIB
X