Ingar Bencana Alam di Bogor, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Justru Soroti Masalah Alih Fungsi Lahan

FAJARSUKABUMI - Peristiwa bencana alam banjir hingga longsor di sejumlah titik kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tengah menuai sorotan khusus publik Tanah Air.

Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi menyoroti adanya 8 akses jalan jembatan penghubung yang terputus imbas hujan deras dan luapan banjir bandang dari Kali Ciliwung.

Dari 8 jembatan itu, terdapat 6 jembatan yang di antaranya berada di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Rendaman Banjir di DKI Jakarta: Ribuan Warga Ngungsi ke 4 Titik Kelurahan Jaksel hingga Jaktim

"Dari hasil rapat bahwa ada delapan jembatan yang putus," ucap Ade Ruhendi kepada awak media saat mengunjungi jembatan putus di kawasan Puncak Bogor, pada Senin, 3 Maret 2025.

Berkaca dari imbas bencana alam yang terjadi di Bogor, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi justru menyoroti terkait isu kerusakan lingkungan di kawasan Puncak Bogor.

Dalam kesempatan berbeda, Dedi menilai salah satu penyebab utama bencana alam di Bogor adalah alih fungsi lahan yang semakin masif terjadi.

Baca Juga: Sorotan Khusus: Jembatan Putus di Kabupaten Bogor Gegara Luapan Banjir Kali Ciliwung, dari Kawasan Puncak hingga Cisarua

Hal itu terkait wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air dan hutan, kini berubah menjadi kawasan industri dan komersial.

Di sisi lain, Dedi menyoroti penyewaan lahan oleh PTPN untuk kepentingan bisnis dinilai sebagai faktor utama yang mengganggu keseimbangan ekosistem di wilayah Bogor, Jabar.

"Fokus kita pada audit lingkungan faktor penyebab, walaupun boleh lah saya berasumsi asumsinya karena kerusakan Puncak," tutur Dedi kepada awak media saat peresmian pabrik sepatu di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Senin, 3 Maret 2025.

Baca Juga: Imbas Hujan Deras di Bogor, Akses Jalan Stasiun Batu Tulis Amblas hingga Ditutup Sementara

"Puncak harus dikembalikan menjadi kawasan resapan air, tempat tumbuhnya pohon, dan tempat disimpannya air," lanjutnya.

Dedi juga mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, untuk segera turun tangan dan mengembalikan Puncak ke fungsinya semula.