Pemerintah juga mendorong Provinsi Papua Barat Daya untuk menyesuaikan tata ruang dengan mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disusun pada 2021.
“Kita tidak boleh abai terhadap kerentanan ekosistem. Apapun izin yang dimiliki, jika tidak bisa menjamin keberlanjutan ekologi, maka harus ditinjau kembali,” tegasnya.
*
Artikel Terkait
Permasalahan Gas LPG 3 Kg Masih Jadi PR yang Belum Terselesaikan, Bahlil Lahadalia Sebut 2 Praktik Kecurangan yang Rugikan Negara Rp13 Triliun
3 Sorotan Khusus Menteri Bahlil Soal Kasus Dugaan Pertamax Oplosan, Salah Satunya Usulan ke Prabowo: Proyek Penyimpanan BBM
Buntut Skandal Disertasi UI, Bahlil Dituntut Minta Maaf ke Sivitas Akademika UI
Update Skandal Disertasi Bahlil yang Ditangguhkan UI: Tak Jadi Dibatalkan, tapi Ada Pembinaan
Respon Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai Diminta Revisi Disertasi: Apapun Putusan UI, Saya Ikut
Soal Rencana Prabowo Tambah Impor Gas LGN dari AS, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Justru Ngaku Tak Tahu
Kunjungi Pulau Gag, Bahlil Disambut Warga yang Minta Tambang Nikel Tetap Beroperasi