Mahfud MD Bongkar Masalah Hukum Nasional 2025: Kasus Besar Mandek, Politik Hukum Dinilai Tak Tegak Lurus

FAJARSUKABUMI - Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2025 kembali menuai sorotan tajam di awal 2026. Sejumlah kasus besar yang sempat mengemuka dinilai berhenti di tengah jalan tanpa kejelasan penyelesaian, memunculkan kekecewaan publik terhadap arah politik hukum nasional.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola politik hukum di Indonesia. Dalam refleksi akhir tahun 2025, Mahfud menegaskan bahwa kerasnya narasi pemberantasan korupsi tidak selalu sejalan dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Menurut Mahfud, komitmen penegakan hukum tidak cukup diukur dari pidato dan pernyataan terbuka, melainkan dari keberanian dan konsistensi menuntaskan perkara besar hingga ke akar.

LBaca Juga: Mengulik Tren Viral Makan 12 Anggur di Bawah Meja saat Tahun Baru, Simbol Harapan hingga Jodoh

“Kalau komitmen dimaknai sebagai pernyataan dan janji, maka komitmen itu terlihat sangat kuat. Hampir setiap hari pidato berisi ancaman kepada koruptor dan penegasan bahwa hukum harus ditegakkan,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat, 2 Januari 2026.

Namun, ia menegaskan bahwa ujian sesungguhnya terletak pada implementasi kebijakan dan tindakan nyata aparat penegak hukum.

Mahfud secara khusus menyoroti penanganan perkara korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 2025. Ia menilai belum terlihat terobosan signifikan dalam pengungkapan kasus-kasus besar yang menyentuh kepentingan strategis.

Baca Juga: Info Harga dan Cara Pembelian Tiket Persija Jakarta VS Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Karno :Laga Pembuka di Awal Tahun

Sejumlah perkara yang sempat ramai di ruang publik justru berjalan lambat dan perlahan menghilang dari perhatian. Salah satunya adalah dugaan korupsi kuota haji, termasuk beberapa kasus lama yang telah terdaftar namun belum kunjung dibawa ke pengadilan.

“Banyak yang mandek, ujung pangkalnya tidak jelas,” tegas Mahfud.

Meski demikian, Mahfud tetap mengapresiasi operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah dan aparat penegak hukum di tingkat lokal. Namun ia mengingatkan, jika pemberantasan korupsi hanya menyasar aktor lapis bawah, maka rasa keadilan publik akan terus dipertanyakan.

“Kalau politik hukum hanya berani ke bawah, publik akan bertanya, kenapa yang besar dan berdampak luas justru sulit disentuh,” ucapnya.

Baca Juga: Info Harga dan Cara Pembelian Tiket Persija Jakarta VS Persijap Jepara di Stadion Gelora Bung Karno :Laga Pembuka di Awal Tahun

Mahfud juga menyinggung kasus pagar laut yang sempat ramai dan dijanjikan akan diusut tuntas.