Wali Kota Sukabumi Dorong Kemandirian Fiskal sebagai Kunci Pengentasan Kemiskinan

FAJARSUKABUMI -  Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah merupakan faktor krusial dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan dan mendorong pembangunan yang berkeadilan di Kota Sukabumi.

Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilainya sebagai fondasi utama agar pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam menjalankan program strategis.

Menurut Ayep Zaki, kemampuan fiskal yang kuat akan menentukan efektivitas intervensi pemerintah dalam sektor-sektor prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, serta penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga: Lewat Pelatihan Ini, PMI Kabupaten Sukabumi Perkuat Kesiapsiagaan Wilayah Rawan Bencana

“PAD yang kuat memberi pemerintah daerah keleluasaan untuk mempercepat program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Tanpa kemandirian fiskal, kebijakan sosial akan sulit berjalan optimal,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi.

Kondisi tersebut, menurutnya, harus secara bertahap dikurangi melalui optimalisasi potensi PAD yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga: Harga Emas Antam di Pegadaian Naik Rp26.000 pada 10 Januari 2026

“Kemandirian fiskal bukan hanya soal meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan setiap rupiah dikelola secara efektif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Selain penguatan PAD, Ayep Zaki juga menekankan pentingnya sinergi pendanaan lintas level pemerintahan.

Ia menilai kolaborasi yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota akan memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Baca Juga: Gak Kebagian Tiket untuk Saksikan Persib Bandung VS Persija Jakarta di Stadion? Inilah Info Harga dan Cara Pembelian Tiket Nobar Biru

“Pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri, tetapi juga tidak boleh sepenuhnya bergantung. Harus ada pembagian peran yang tegas antara pusat, provinsi, dan kota agar program berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran,” katanya.