Sekolah Swasta di Jakarta akan Digratiskan, Pemerintah akan Segera Langsungkan Uji Coba

Namun demikian, hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk program ini.

Realisasi program nantinya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Dukungan Anggaran dari DPRD Jakarta

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, sebelumnya mengungkapkan bahwa anggaran untuk program ini telah dimasukkan dalam APBD 2025.

Ia menjelaskan, program ini bertujuan memberikan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri dan swasta tanpa perbedaan.

“Kami sudah melakukan kajian dan Dinas Pendidikan juga sudah mempresentasikan program ini untuk memastikan semua siswa Jakarta bisa sekolah gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Khoirudin pada Jumat 4 Oktober 2024 silam.

Latar Belakang dan Tujuan Program

Program sekolah swasta gratis ini direncanakan berlaku mulai Juli 2025 untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Kebijakan ini diharapkan mampu menampung lebih dari 238.000 siswa dari keluarga tidak mampu.

Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, program ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan, seperti kekurangan kursi di sekolah negeri saat penerimaan peserta didik baru (PPDB), perbedaan kualitas antara sekolah negeri dan swasta, serta penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

“Sekolah swasta gratis ini akan memperluas penerimaan siswa dan menyelesaikan masalah kekurangan kursi di sekolah negeri. Ini juga untuk membantu sekolah swasta menengah ke bawah yang kesulitan mendapatkan siswa,” ungkap Justin, Minggu 10 November 2024.

Sebagai langkah awal, Pemprov DKI tidak berencana menambah sekolah baru, melainkan memperluas kerja sama dengan sekolah swasta.

Justin menambahkan, kerja sama semacam ini sudah dilakukan melalui skema PPDB Bersama, yang melibatkan 406 sekolah swasta untuk menampung 8.426 siswa pada 2024.

Tantangan Implementasi dan Penyesuaian KJP Plus

Meskipun sudah ada kesepahaman, beberapa hal teknis masih perlu dibahas, seperti daya tampung sekolah swasta, penyetaraan infrastruktur dengan sekolah negeri, dan mekanisme penyaluran KJP Plus.