FAJARSUKABUMI – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding atau Jaga Desa dalam sebuah acara yang berlangsung di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Selasa malam (29/07).
Aplikasi ini digagas sebagai inovasi untuk memperkuat pengawasan penggunaan dana desa dan kelurahan secara transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya pengawasan sejak dini agar pengelolaan anggaran desa benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Warga Resah, Ada Dugaan Oknum Pegawai Kecamatan 'Bermain' di Pasar Tumpah Gekbrong
“Pengawasan terhadap dana desa dan kelurahan harus dilakukan secara dini agar anggarannya tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Kang Dedi dalam sambutannya.
Acara peluncuran ini juga ditandai dengan penandatanganan naskah kerja sama dan komitmen bersama antara kepala daerah serta kepala kejaksaan negeri se-Jawa Barat sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendorong tata kelola desa yang bersih dan profesional.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, yang menyampaikan dukungannya terhadap pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dana publik di tingkat lokal.
Baca Juga: Satlantas Gandeng Komunitas Jadi Agen Tertib Lalu Lintas dalam Operasi Patuh Lodaya 2025
“Saya mengikuti kegiatan peluncuran aplikasi manajemen dana desa dan kelurahan ini, dan kita membahas penguatan pengawasan terhadap penggunaan dana secara real time,” jelasnya.
“Langkah ini sejalan dengan komitmen Kota Sukabumi dalam mendorong transparansi pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.
Kang Dedi menekankan bahwa aplikasi ini menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas SDM desa dalam pengelolaan keuangan, sekaligus mengatasi lemahnya kepemimpinan tradisional yang saat ini mulai pudar.
Baca Juga: Layanan SIM Keliling Polres Sukabumi Hadir di Parungkuda, Rabu 30 Juli 2025
“Banyak kepala desa harus memahami manajemen keuangan secara tepat, sehingga perlu penguatan kapasitas SDM dan manajemen berbasis digital,” ucapnya.
“Dulu kepala dusun itu punya wibawa. Kini budaya kepemimpinan itu mulai menurun, padahal seharusnya cukup dengan wibawa kepemimpinan, desa bisa tetap maju,” imbuhnya.