FAJARSUKABUMI - Rencana pembangunan jalur utara yang menghubungkan Cisolok–Cikakak–Palabuhanratu kembali didorong untuk segera direalisasikan.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Junajah Jajah Nurdiansyah, menegaskan bahwa keberadaan jalur tersebut sangat vital sebagai sarana penyelamatan warga pesisir selatan dari ancaman gempa dan tsunami.
Junajah menilai, kawasan Palabuhanratu dan sekitarnya merupakan wilayah rawan bencana yang membutuhkan akses evakuasi memadai. Selama ini, masyarakat masih bergantung pada jalur utama di wilayah selatan yang kerap terputus akibat longsor maupun banjir saat cuaca ekstrem.
Baca Juga: Wabup Sukabumi Panen Jagung Bersama Kapolres, Perkuat Sinergi Swasembada Pangan 2026
“Jalur utara ini disiapkan sebagai jalur evakuasi darurat. Ketika bencana terjadi, warga harus punya pilihan akses yang aman dan cepat,” kata Junajah.
Ia menjelaskan, pembangunan ruas jalan tersebut sebenarnya bukan wacana baru. Pemerintah daerah telah memasukkannya dalam perencanaan sejak beberapa tahun lalu, bahkan sempat menyiapkan alokasi anggaran.
Namun, pandemi COVID-19 dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah menyebabkan proyek strategis tersebut belum dapat dilaksanakan.
Baca Juga: Perkuat Kelembagaan Daerah, Bupati Sukabumi Kukuhkan Perubahan SOTK dan Pejabat Manajerial
“Targetnya sempat ada, tapi tertunda karena kondisi pandemi. Sekarang sudah saatnya pembangunan ini kembali didorong dan diprioritaskan pada 2026,” ujarnya.
Dari sisi kesiapan teknis, Junajah menyebutkan bahwa trase jalur utara telah dirancang dengan lebar sekitar enam meter dan akan melintasi enam hingga tujuh desa yang berada di tiga kecamatan. Menurutnya, persoalan utama yang masih harus diselesaikan adalah pembebasan lahan milik masyarakat.
“Perencanaan jalan sudah ada. Tantangannya tinggal pembebasan lahan, dan ini perlu dukungan penuh pemerintah daerah agar tidak berlarut-larut,” jelasnya.
Junajah juga mengaitkan urgensi jalur evakuasi tersebut dengan peringatan dini dari BNPB dan BMKG terkait potensi gempa megathrust di wilayah selatan Jawa.
Ia menekankan bahwa mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan sosialisasi, tetapi harus diperkuat dengan infrastruktur yang memadai.
Artikel Terkait
Ketua DPRD Kota Sukabumi Minta Demo Digelar Damai dan Tertib
Pemkot Sukabumi Evaluasi Tunjangan DPRD, Jawab Aksi Mahasiswa
Pemkot Sukabumi Jawab Isu Pajak dan Tunjangan DPRD Lewat Dialog Terbuka
Ketua DPRD Sukabumi Apresiasi Dedikasi Dandim Lama, Siap Bersinergi dengan Dandim Baru
DPRD Sukabumi Fokus Sinkronkan Raperda dengan Arah Pembangunan Daerah
Wali Kota Sukabumi Sampaikan Jawaban Fraksi DPRD Soal Raperda APBD 2026
Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Tekankan Sinergi Lembaga dan Penguatan Pelayanan Publik
DPRD Kota Sukabumi Dorong Percepatan Raperda Peternakan, Pemerintah Siap Jawab Masukan Sembilan Fraksi
Komisi I DPRD Sukabumi Dorong Perangkat Daerah Proaktif Percepat Reforma Agraria
Propemperda 2025 Hasilkan 7 Perda, DPRD–Pemkot Siapkan 12 Raperda Prioritas 2026