Ekonomi Ditarget 6 Persen, Stimulus Awal 2026 Dinilai Berisiko Picu Inflasi

FAJARSUKABUMI -  Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada awal 2026 melalui gelontoran stimulus fiskal menjelang Ramadan dan Idulfitri dinilai berpotensi menimbulkan konsekuensi lanjutan.

Selain mendorong ekspansi ekonomi, kebijakan tersebut juga membawa risiko kenaikan inflasi jika tidak diimbangi penguatan sektor produksi.

Pengamat ekonomi asal Jambi, Noviardi Ferzi, menilai distribusi THR bagi aparatur sipil negara (ASN), tambahan belanja pemerintah, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang akan memperkuat daya beli masyarakat di kuartal pertama.

Baca Juga: Andalkan Radius Putar Ringkas, Fronx Tampil Lincah di IIMS 2026

“Momentum Ramadan–Lebaran selalu memberi efek pengganda yang besar pada konsumsi. Dari sisi menjaga pertumbuhan jangka pendek, ini langkah yang rasional,” ujarnya, Minggu 15 Februari 2026.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa pertumbuhan yang ditopang belanja besar pemerintah berisiko menjadi mahal.

Dibandingkan periode pra-pandemi, ketika pertumbuhan 5 persen bisa diraih dengan defisit anggaran lebih terkendali, kondisi 2026 menunjukkan kebutuhan belanja jauh lebih besar untuk mengejar target lebih tinggi.

Baca Juga: Fronx hingga XL7 Hybrid Dominasi Test Drive Suzuki di IIMS 2026

Belanja negara yang telah mencapai ratusan triliun rupiah dalam satu kuartal disebut menjadi sinyal meningkatnya ketergantungan pada stimulus fiskal. Artinya, motor pertumbuhan belum sepenuhnya digerakkan oleh investasi swasta dan ekspansi produktif.

Noviardi menilai kondisi tersebut berkaitan dengan rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih tinggi. Rasio ini menunjukkan bahwa tambahan investasi belum menghasilkan output ekonomi yang optimal.

Stimulus seperti MBG dan bansos pangan memang efektif mendongkrak konsumsi, tetapi belum secara langsung memperluas kapasitas produksi nasional. Jika uang beredar meningkat tanpa lonjakan produktivitas, risiko inflasi dari sisi permintaan (demand-pull inflation) sulit dihindari.

Baca Juga: Mudik Lebaran Naik Bus, Motor Tetap Sampai Kampung Lewat MBBH 2026

“Kalau inflasi naik melebihi ekspektasi, maka pertumbuhan 6 persen itu bisa tereduksi oleh turunnya daya beli riil masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pola pertumbuhan berbasis subsidi dan suntikan fiskal berulang dapat mempersempit ruang fiskal ke depan. Defisit yang melebar berpotensi membatasi fleksibilitas kebijakan pemerintah di masa mendatang.