"Kemudian untuk pengelola perbatasan karena itu beririsan dengan tugas pokok dan fungsi. Ini bisa dilihat dalam draft yang akan kita bagikan ke rekan media," tandasnya.
"Kemudian untuk pengelola perbatasan karena itu beririsan dengan tugas pokok dan fungsi. Ini bisa dilihat dalam draft yang akan kita bagikan ke rekan media," tandasnya.
Artikel Terkait
Update Dugaan Suap Proyek PUPR: Oknum DPRD OKU Disebut Tagih Imbalan yang Dijanjikan Cair Jelang Lebaran
Siapkan 2.560 Sambungan Baru Air Bersih, Perumdam Tirta Mukti Cianjur Gratiskan Biaya Pemasangan
Soal Skandal Dugaan Suap Proyek PUPR, KPK Dalami Keterlibatan Bupati OKU Sumsel
Update Skandal Suap Pejabat DPRD OKU Sumsel: Soal Proyek Jalan-Jembatan PUPR hingga Rp2,6 M Disita
KPK Bongkar Awal Mula Pejabat DPRD OKU Minta Jatah Pokir Rp40 M di Skandal Suap Proyek PUPR