Respons Istana usai Fadli Zon Dikecam Gegara Ucapan soal Peristiwa Mei 1998, Ingatkan Publik Tak Terjebak Gosip di Medsos

FAJARSUKABUMI - Sebagian publik di Tanah Air sedang ramai menyoroti pernyataan Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon terkait peristiwa era transisi reformasi pada Mei 1998 silam.

Sebelumnya diketahui, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait 'pemerkosaan massal 1998' menuai kritik luas hingga didesak untuk minta maaf kepada publik.

Kritik hingga kekecewaan terhadap Fadli Zon disampaikan oleh sederet aktivis, sebab pernyataan Fadli Zon terkait 'pemerkosaan massal' di peristiwa Mei 1998 itu dinilai keliru.

Baca Juga: Bukan Eskalator, Fadli Zon Jelaskan Pemasangan Chairlift di Candi Borobudur: Situs-situs Dunia Sudah Pakai Itu

Fadli Zon pun sempat menjawab kritik tersebut. Dalam klarifikasinya, Fadli Zon mengapresiasi publik yang dinilai semakin peduli pada sejarah, termasuk era transisi reformasi pada Mei 1998.

Menteri Kebudayaan RI itu mengatakan, peristiwa huru-hara pada 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif, termasuk ada atau tidak adanya perkosaan massal.

Terkini, Kepala Kantor Kepresidenan (PCO) Istana RI, Hasan Nasbi menanggapi pernyataan Fadli Zon terkait pemerkosaan massal tahun 1998 yang menuai banyak kritik.

Baca Juga: Ayep Zaki Targetkan 2026 Sukabumi Bercahaya

Terkait hal itu, Hasan mengklaim pihaknya telah menyerahkan hal itu ke ahli sejarah.

"Dalam konteks hal yang sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan, mari kita sama-sama beri waktu para sejarawan untuk menuliskan," tutur Hasan dalam jumpa pers di Kantor PCO, Jakarta, pada Senin, 16 Juni 2025.

"Ini kan sekarang semua dalam proses dan dalam proses ini terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang menyatakan ini tidak ada, ini ada, coba kita biarkan para sejarawan ini menuliskan ini, dan untuk nanti kita pantau," imbuhnya.

Baca Juga: Irigasi Ciraden Dibersihkan Massal, Bupati Sukabumi Langsung Pimpin Aksi

Kendati demikian, Hasan meyakini proses penulisan sejarah ulang di Kemenbud melibatkan sejarawan yang kredibel.

Untuk itu, Kepala PCO itu meminta tidak ada spekulasi dan perdebatan yang berujung polemik, seraya mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi dan kritik dengan cara diskusi dengan kementerian terkait.