RSUD R. Syamsudin Genap 105 Tahun, Wali Kota Sukabumi Dorong Transformasi Layanan

FAJARSUKABUMI - Pemerintah Kota Sukabumi menggelar upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-105 RSUD R. Syamsudin, S.H pada Selasa (9/9/2025). Upacara berlangsung khidmat di halaman rumah sakit dengan dihadiri Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana.

Hadir pula Plt. Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H, jajaran dewan pengawas, tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga penunjang, hingga staf administrasi. Kehadiran berbagai unsur ini dinilai sebagai bentuk komitmen memperkuat RSUD sebagai pusat layanan kesehatan unggulan di Sukabumi.

Dalam sambutannya, Ayep Zaki menegaskan bahwa momentum HUT RI dan HUT RSUD bukan sekadar seremonial, melainkan ajang meneguhkan komitmen pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.

Baca Juga: Video Viral: Wanita di Sukabumi Depresi Usai Di-PHK, Suami Ungkap Jual Motor untuk Bisa Masuk Kerja

“Profesionalisme, transparansi, dan pengabdian kepada masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Ayep menyebut tiga fokus utama RSUD ke depan, yakni pengembangan layanan kesehatan, penguatan SDM, serta kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia juga memperkenalkan konsep winning system, winning team, dan winning conception sebagai kerangka kerja membangun RSUD yang lebih tangguh.

Wali Kota mengapresiasi pencapaian RSUD yang berhasil keluar dari defisit.
“Mulai 30 Agustus 2025, RSUD R. Syamsudin, S.H telah mencatatkan profit pertama setelah lima tahun mengalami kerugian,” ungkapnya.

Baca Juga: Wali Kota Sukabumi Hadiri Sejumlah Kegiatan Resmi, Dari HUT RSUD R. Syamsudin hingga Pengukuhan Bunda PAUD

Pencapaian ini, lanjutnya, harus menjadi semangat baru agar organisasi tidak kembali mengalami kerugian. Ia berharap RSUD mampu menjadi ikon pembangunan berkelanjutan, dengan layanan yang sehat secara finansial maupun fungsional.

Selain RSUD, Ayep juga menyinggung upaya penyehatan lembaga pelayanan publik lain, seperti BLUD Waluya, BPR, dan PDAM. Menurutnya, lembaga publik harus dikelola profesional, sehat secara keuangan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Semua lembaga pelayanan publik harus dikelola dengan profesional dan berorientasi pada hasil. Tujuannya bukan semata mencari keuntungan, tetapi menjamin keberlanjutan layanan sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.