Wali Kota Sukabumi Tekankan Percepatan dan Integritas dalam Evaluasi Kinerja Pembangunan

FAJARSUKABUMI - Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan pentingnya percepatan kinerja, kejujuran, dan integritas dalam pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah.

Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Senin (13/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Bappeda tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi, Kepala Bappeda Hasan Asari, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Baca Juga: 4 Fakta Terkini Insiden Pendaki Gunung Gawalise Sulteng Ditemukan Tak Bernyawa, Sempat Bikin Gempar di Jalur Pendakian

Dalam arahannya, Ayep menekankan bahwa waktu dua setengah bulan ke depan harus dimanfaatkan secara efektif untuk mempercepat capaian target pembangunan, terutama terkait sepuluh program strategis nasional.

“Kita ada waktu dua setengah bulan. Apa yang akan kita kerjakan ke depan, artinya kita jangan diam. Sudah berapa persen untuk mewujudkan 10 program strategis nasional. Itu yang penting dalam merespons program pusat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa evaluasi bukan hanya menilai capaian masa lalu, melainkan menjadi momentum untuk memperbaiki dan mempercepat kinerja ke depan.

Baca Juga: Harga Emas Pegadaian Naik di Awal Pekan, Antam dan UBS Kompak Menguat

Wali kota juga menyoroti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah masuk ke kas daerah agar segera direalisasikan.

“Evaluasi harus dimaknai untuk memperbaiki kinerja, bukan sekadar formalitas laporan. Kita harus semangat, jujur, dan bersinergi agar seluruh program berjalan baik, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Bappeda, Asep Supriadi, menjelaskan bahwa proses pengendalian dan evaluasi pembangunan dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Baca Juga: Wali Kota Sukabumi Tekankan Kejujuran dalam Pengelolaan Dana P2RW

Evaluasi ini juga merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 5 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bersama Mendagri serta Menteri Keuangan tentang pembinaan dan pengawasan kepala daerah.