FAJARSUKABUMI - Memasuki 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, isu mengenai reshuffle kabinet mulai ramai diperbincangkan.
Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan tanggapannya bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan wewenang Presiden Prabowo.
"Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
Sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih sebelumnya menjadi sorotan publik.
Pada 23 Oktober 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengakui bahwa penggunaan kop surat kementerian dalam undangan haul orang tuanya adalah murni kesalahan administrasi.
Kemudian, pada 6 November 2024, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk bidang Kerukunan Umat Beragama, memutuskan mundur dari jabatannya.
Keputusan ini diambil setelah dirinya mendapat kritik akibat video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.
Terakhir, pada 20 Januari 2025, ratusan pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan aksi damai terhadap kebijakan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang memecat sejumlah pegawai secara mendadak.
Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa jajaran pimpinan MPR berencana untuk bertemu Presiden Prabowo guna mendiskusikan berbagai persoalan negara sehubungan dengan 100 hari kerja pemerintahan.
"Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden. Pimpinan MPR akan menyampaikan pandangan, pemikiran, dan berdiskusi dengan presiden mengenai persoalan-persoalan negara," kata Muzani.
Baca Juga: Rincian Pembelajaran Ramadhan 2025, Ini Jadwal Libur dan Kegiatan Bagi Siswa Muslim dan Non Muslim
Ia menambahkan bahwa rencana pertemuan ini telah disepakati dalam rapat pimpinan MPR.
Artikel Terkait
Prabowo Potong Anggaran Seremoni dan Perjalanan Dinas Pemerintah: Kita Bisa Hemat 20 T Lebih, untuk Perbaiki Sekolah
Prabowo: 3 Bulan Kita Berhasil Beri Bukti Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat
Rencana Komdigi Batasi Penggunaan Media Sosial untuk Anak Ditanggapi DPR RI: Nggak Bisa Diputuskan Seketika
Pengurus PWI Sukabumi Sambangi Pendopo, Ini Tujuan Mereka
Status Tanggap Darurat Bencana 14 Hari untuk Longsor Pekalongan, Proses Pencarian Korban Hilang Masih Berlanjut, Ada Modifikasi Cuaca yang Dilakukan