Geliat AS Relokasi Warga Gaza Tuai Kontroversi: 3 Negara Ini Tolak Gagasan Trump-Netanyahu, dari China hingga Indonesia

Gagasan itu telah memicu kritik di seluruh dunia sekaligus disambut dengan ketidakpercayaan dan kemarahan warga Palestina. Para penduduk Palestina pun menolak keras usulan kepala negara di negeri Paman Sam itu.

Warga Palestina menegaskan, lebih baik menelan puing-puing reruntuhan dibanding dipaksa pergi dari tanah air mereka.

Warga Palestina: Gaza Tanah Air Kami

Dilansir dari AP News, lebih dari setengah juta warga Palestina telah kembali ke Gaza utara selama sepekan terakhir.

Meskipun di Gaza Utara itu membuat warga kesulitan mendapatkan air, tidak ada listrik, dan begitu banyak puing sehingga hampir tidak ada cukup ruang untuk mendirikan tenda.

Warga Palestina pun menyatakan tekadnya untuk tinggal dan membangun kembali, mengabaikan rencana Trump selaku pemimpin AS yang ingin mereka keluar dari Gaza.

Salah satu warga Palestina, Amir Karaja menuturkan dirinya "lebih baik memakan puing-puing" daripada dipaksa meninggalkan tanah airnya.

"Kami teguh di sini," tegas Karaja saat dirinya sedang mengerjakan sisa-sisa rumahnya di kamp Nuseirat di Gaza tengah.

"Ini tanah kami, dan kami adalah pemilik tanah yang jujur dan sejati. Saya tidak akan tergusur. Tidak (Trump) atau siapa pun dapat mencabut kami dari Gaza," tegas warga Palestina itu.

Terkini, terdapat sejumlah negara yang menolak gagasan pihak AS sebagai sekutu dari Israel untuk merelokasi warga Gaza, Palestina. Berikut di antaranya:

China: Menentang Pemindahan Paksa Warga Gaza

Dilansir dari Anadolu Agency, Kementerian Luar Negeri China menyebut pemerintahnya menentang atau menolak usulan pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza secara paksa.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian mengecam pihak-pihak terkait yang dinilai akan memanfaatkan kesempatan gencatan senjata dan membawa masalah bagi warga Palestina.

"Kami menentang pemindahan paksa warga di Gaza," terang Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, China, pada Rabu, 5 Februari 2025.

"Dan berharap pihak-pihak terkait akan memanfaatkan kesempatan gencatan senjata dan pemerintahan pasca konflik di Gaza untuk membawa masalah Palestina kembali ke jalur yang benar," tegasnya.