FAJARSUKABUMI - Indonesia tengah menikmati bonus demografi, sebuah peluang langka di mana jumlah penduduk produktif sangat melimpah, sementara banyak negara maju seperti Jepang dan beberapa negara Eropa justru menghadapi krisis sumber daya manusia.
Momentum ini menjadi kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk mengisi ruang-ruang global.
Namun, menurut Abdul Kohar, anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, tidak semua tenaga kerja siap serta-merta bisa mengisi peluang tersebut.
Baca Juga: Bupati Asep Japar Tegaskan Ukhuwah dan Kolaborasi sebagai Kunci Sukabumi Mubarakah
Mereka yang dikirim harus memiliki kompetensi global, integritas tinggi, serta mampu menjadi duta nilai-nilai kebangsaan di level internasional.
“Pemkot Kota Sukabumi berencana memberangkatkan 3.500 orang dari 15.260 pengangguran yang ada. Jika itu diwujudkan, saya apresiasi. Tapi persiapan mereka harus matang, aman, dan keselamatannya terjamin,” ujar Abdul Kohar dalam unggahan TikTok resminya, @abdulkohar78.
Ia mendorong pemerintah kota untuk menyiapkan regulasi yang jelas, fasilitas BLK representatif, dan anggaran memadai.
Baca Juga: Hasil Drawing Piala ASEAN 2026, Timnas Indonesia Masuk Kedalam Grup A Bersama Vietnam
Program yang dikenal dengan nama BESTARI menargetkan pengiriman 3.500 warga ke luar negeri pada 2026.
Namun Abdul Kohar mempertanyakan, apakah ini benar-benar membangun masa depan generasi muda, atau sekadar cuci tangan massal karena pemerintah gagal menciptakan ekosistem ekonomi di dalam negeri.
Menurut data BPS, jumlah pengangguran di Kota Sukabumi mencapai 14.563 orang, termasuk 8.000 generasi Z.
Baca Juga: Bobby Maulana Dorong Pendidikan Karakter dan Lingkungan Sejak Dini di Kota Sukabumi
"Menjual tenaga kerja ke luar negeri tanpa persiapan dan karakter yang matang sama saja dengan brain drain pelarian otak dan tenaga produktif," ungkapnya
Abdul Kohar menyarankan tiga langkah strategis agar bonus demografi benar-benar membawa manfaat. Hal itu seperti tansformasi warga global.
Artikel Terkait
DPRD Sukabumi Fokus Sinkronkan Raperda dengan Arah Pembangunan Daerah
Wali Kota Sukabumi Sampaikan Jawaban Fraksi DPRD Soal Raperda APBD 2026
Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Tekankan Sinergi Lembaga dan Penguatan Pelayanan Publik
DPRD Kota Sukabumi Dorong Percepatan Raperda Peternakan, Pemerintah Siap Jawab Masukan Sembilan Fraksi
Komisi I DPRD Sukabumi Dorong Perangkat Daerah Proaktif Percepat Reforma Agraria
Propemperda 2025 Hasilkan 7 Perda, DPRD–Pemkot Siapkan 12 Raperda Prioritas 2026
DPRD Dorong Percepatan Jalur Utara sebagai Akses Evakuasi Tsunami Palabuhanratu
Alih Fungsi Dinilai Berlebihan, DPRD Minta Lapang Merdeka Ditata Ulang
Ekspansi Minimarket Dinilai Kebablasan, DPRD Sukabumi Desak Kebijakan Tegas Lindungi UMKM
Satpol PP Sukabumi Kekurangan Ratusan Personel, DPRD Nilai Pelayanan Ketertiban Terancam