“Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” tandasnya.
Sebelumnya, pada Rabu, 5 Maret 2025 lalu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mendatangi KPK untuk melakukan diskusi.
Dalam pertemuan itu, Dadan juga mengungkapkan selain dengan KPK, BGN juga berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Sedangkan bersama KPK, kerjasama yang dilakukan adalah koordinasi serta metode pengawasan secara tertutup untuk mengevaluasi kondisi di lapangan, guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
***
Artikel Terkait
Anggota DPR: Badan Gizi Nasional Sedang Merekrut SPPI untuk Program MBG
Kepala BGN Pastikan MBG Tetap Dilaksanakan Seperti Biasa, Menu Telur Rebus hingga Kolak Jadi Pertimbangan
Kepala Badan Gizi Nasional Blak-blakan Sebut Mitra MBG Baru Belum Berpengalaman Jadi Penyebab Kasus Keracunan: Yang Lama Sudah Terbiasa Masak Banyak
4 Poin Arahan Wapres Gibran Saat Mengisi Retret Kepala Daerah, dari Program MBG hingga Sertifikasi Halal UMKM
Gibran Rakabuming Beberkan Pelaksanaan MBG Saat Menjadi Pemateri Retret Kepala Daerah: Mohon Dibantu