Pemkab Sukabumi Siapkan Sewa Rumah dan Relokasi untuk Korban Pergerakan Tanah Bantargadung

FAJARSUKABUMI - Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyiapkan langkah cepat dalam menangani bencana pergerakan tanah yang melanda Kecamatan Bantargadung.

Penanganan tidak hanya difokuskan pada kondisi darurat, tetapi juga dirancang hingga tahap jangka menengah dan panjang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman mengatakan, sejumlah perangkat daerah telah digerakkan untuk memastikan penanganan korban berjalan optimal.

Baca Juga: Disnaker Sukabumi Tegaskan THR Pekerja Harus Dibayar H-7 Lebaran

Saat ini, langkah jangka pendek difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

“Penanganan jangka pendek sudah kita lakukan, termasuk menggerakkan semua pihak untuk menyediakan dapur umum, obat-obatan, hingga kebutuhan mandi dan cuci bagi para korban,” ujarnya dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Kecamatan Bantargadung yang berlangsung di Pendopo Sukabumi, Kamis 5 Maret 2026.

Selain itu, Pemkab Sukabumi juga menyiapkan bantuan uang sewa rumah bagi warga terdampak yang harus meninggalkan tempat tinggalnya. Bantuan tersebut direncanakan diberikan selama enam bulan ke depan.

Baca Juga: Harga Beras dan Cabai Rawit di Sukabumi Naik, Bapok Lain Stabil

“Kami sudah menyiapkan bantuan uang sewa rumah bagi korban bencana. Camat diminta menyosialisasikan hal ini agar masyarakat terdampak bisa segera mencari tempat tinggal sementara,” katanya.

Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, pemerintah daerah tengah mempersiapkan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi relokasi bagi warga yang rumahnya terdampak bencana.

Namun, proses tersebut akan melalui kajian terlebih dahulu untuk memastikan keamanan dan kelayakan lokasi.

Baca Juga: Abdul Kohar: Warga Harus Pahami 21 Batasan Layanan BPJS Kesehatan

“Kami akan berupaya menyediakan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak,” ungkapnya.

Ade menegaskan, keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, termasuk perangkat daerah dan unsur terkait lainnya.